AMBON, PNI.- DPRD Provinsi Maluku menyoroti berbagai persoalan serius yang dinilai belum tertangani maksimal oleh pemerintah daerah. Mulai dari infrastruktur pendidikan hingga pendapatan daerah yang stagnan.
Sorotan tajam itu disampaikan dalam rapat paripurna dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025 di DPRD Maluku, Senin (30/3).
Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach, mengungkap fakta mencemaskan di sektor pendidikan. Ia menyebut lebih dari 100 sekolah di Maluku hingga kini belum memiliki lahan sendiri. “Ini masalah mendasar. Bagaimana mau bangun ruang kelas atau laboratorium kalau lahannya saja tidak ada,” tegas Noach.
Menurutnya, keterbatasan APBD tidak bisa terus dijadikan alasan, karena persoalan tersebut sudah berlangsung lama tanpa solusi konkret. Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga guru yang dinilai semakin parah.
Di satu sisi, guru menumpuk di Kota Ambon, namun di daerah lain justru kekurangan tenaga pengajar. “Ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada penertiban dan pemerataan. Jangan semua menumpuk di Ambon,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Mumin Refra, menyoroti kinerja pendapatan daerah yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan. Ia menegaskan, potensi PAD Maluku besar, namun hingga kini belum tergarap maksimal. “Jangan sampai PAD hanya jadi target di atas kertas. Realisasinya harus jelas dan terukur,” ujarnya.
Refra juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar angka pendapatan, tetapi mengabaikan kondisi sosial masyarakat. “Kondisi sosial masyarakat memprihatinkan. Ini tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
DPRD Maluku mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk membenahi persoalan-persoalan tersebut, mulai dari penyediaan lahan sekolah, pemerataan guru, hingga optimalisasi PAD dan penanganan masalah sosial.
Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan akan terus menghambat pembangunan dan memperlebar ketimpangan di Maluku.(PNI-01)
About the Author
