AMBON, PNI.-Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku, Pither Pakabu melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (27/2). Pertemuan ini turut dihadiri Asisten II Setda Provinsi Maluku, Kasrul Selang.
Dalam pemaparannya, BP3KP Maluku menyampaikan program dan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2025 dan 2026, termasuk program prioritas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap I TA 2026. Total ada 1.705 unit tersebar di 8 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding TA 2025 yang hanya 81 unit di 3 kabupaten/kota.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan diharapkan berjalan tepat sasaran, transparan, serta berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Gubernur Maluku mengapresiasi kinerja BP3KP dan menegaskan bahwa seluruh program perumahan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, menyasar kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah serta dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan 357 unit rumah khusus bagi korban pasca konflik sosial di Desa Kariu, Kabupaten Maluku Tengah. Dimana 50 unit telah dibangun pada 2023 oleh Kementerian PUPR dan 207 unit masih belum terselesaikan.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI dapat menindaklanjuti penyelesaian sisa unit tersebut, mengingat keterbatasan anggaran daerah. Penanganan ini dinilai penting bukan hanya dari sisi fisik bangunan, tetapi juga untuk pemulihan sosial dan rasa aman masyarakat terdampak.(PNI-03)
About the Author
