AMBON, PNI.-DPRD Provinsi Maluku mendorong pengawasan proyek pembangunan di provinsi ini dilakukan secara terpadu. Seluruh kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten dan kota diharapkan bisa terlibat.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Halimun Saulatu, menekankan pengawasan tidak boleh sekadar simbolik. Pengawasan harus memetakan persoalan pembangunan secara menyeluruh.
Dirinya menyoroti proyek-proyek yang dikerjakan balai teknis pemerintah pusat yang kerap menimbulkan masalah di daerah, misalnya banjir. DPRD berencana mengagendakan rapat bersama kepala dinas PU untuk menelusuri asal-usul usulan program, pembagian kewenangan, dan dampak pekerjaan bagi masyarakat.
Halimun menekankan pentingnya peta konektivitas pembangunan agar program kabupaten, provinsi, dan kementerian saling terintegrasi. ‘’Jika dijalankan, pengawasan tidak lagi formalitas, tetapi menjadi kerja nyata kolaborasi demi kepentingan masyarakat,” ujar Halimun di Ambon, Senin (2/2).(PNI-01)
About the Author
