AMBON, PNI.- Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta launching Unit Layanan Terpadu (ULT) Fakultas Hukum, Selasa (24/2).
Pelaksana Tugas (Plt) Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Dr. Ruslan H. S. Tawari, S.Pi., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Rektor dan jajaran Wakil Rektor atas dukungan terhadap pengembangan Fakultas Hukum. Ia menjelaskan, Fakultas Hukum menjadi salah satu pionir dalam proses akreditasi internasional, dengan 13 program studi yang diproyeksikan mengikuti skema akreditasi internasional, termasuk melalui lembaga akreditasi AQAS.
Menurutnya, penandatanganan pakta integritas merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh pimpinan dan sivitas akademika bekerja secara konsisten, terukur, serta selaras dengan arah kebijakan rektor. “IKU merupakan turunan dari kontrak kinerja antara rektor dan Kemendiktisaintek. Karena itu, seluruh pimpinan fakultas, dosen, dan tenaga kependidikan harus memahami serta menginternalisasi indikator kinerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Evaluasi kinerja adalah bagian dari pembinaan dan penguatan tata kelola, bukan bentuk tekanan,” ujarnya.
Gubernur Maluku yang diwakili Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, dalam sambutannya menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen moral seluruh pimpinan dan sivitas akademika untuk menjalankan tugas secara jujur, transparan, dan akuntabel.
Ia menambahkan, penetapan IKU merupakan langkah strategis agar setiap program dan kebijakan memiliki arah yang jelas, terukur, serta berdampak nyata bagi peningkatan mutu institusi. Dirinya mengapresiasi peluncuran Unit Layanan Terpadu (ULT) Fakultas Hukum sebagai pusat pelayanan satu pintu yang mengintegrasikan layanan akademik dan non-akademik secara efisien, cepat, dan transparan.
Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas dan IKU menjadi langkah penting dalam memperkuat pengelolaan perguruan tinggi berbasis Badan Layanan Umum (BLU) yang telah disandang Unpatti sejak 2018. “IKU universitas kini berjumlah sembilan indikator yang menjadi target kinerja rektor berdasarkan kontrak dengan Kemendiktisaintek. Capaian IKU di tingkat universitas ditentukan oleh keterlibatan pimpinan fakultas dan lembaga. Karena itu, penandatanganan IKU merupakan komitmen bersama dalam mengarahkan pengelolaan akademik dan keuangan secara profesional,” jelasnya.
Rektor menambahkan, peluncuran Layanan Akademik Terpadu di Fakultas Hukum juga menjadi bagian dari penguatan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Acara penandatanganan dilakukan oleh rektor, para wakil rektor, dekan dan wakil dekan, direktur dan wakil direktur program pascasarjana, para kepala dan sekretaris lembaga, serta tenaga pendidik di lingkungan Unpatti.(PNI-02)
About the Author
