AMBON, PNI.-
Pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) merupakan proyek besar yang penentuan lokasinya didasarkan pada hasil studi kelayakan yang komprehensif. DPRD Maluku sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses pembangunan proyek tersebut agar berjalan sesuai kajian dan kepentingan daerah. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku, John Lewerissa kepada wartawan di Ambon, Kamis (5/3).
Dijelaskan, pembangunan MIP bukan menggunakan dana pemerintah daerah maupun APBN sepenuhnya, melainkan berasal dari dukungan lembaga internasional. “Pembangunan ini tidak dibangun dengan uang kita, tetapi menggunakan dana dari Bank Dunia yang tentu memiliki kepentingan dan pertimbangan tertentu,” ujarnya.
John menjelaskan, setiap proyek yang didukung lembaga internasional harus melalui kajian yang mendalam, termasuk melihat prospek keunggulan ekonomi di masa depan.
Berdasarkan studi kelayakan, kata dia, lokasi yang paling tepat untuk pembangunan MIP berada di wilayah Pulau Ambon, seperti kawasan Tulehu, Waai, Liang, dan daerah sekitarnya.
Ia menilai lokasi tersebut strategis karena berdekatan dengan fasilitas transportasi penting. “Di Pulau Ambon karena berdekatan dengan bandara dan pelabuhan utama seperti Pelabuhan Yos Sudarso. Aktivitas ekonomi terbesar juga berada di Kota Ambon,” jelasnya.
Selain itu, keberadaan pelabuhan terintegrasi tersebut juga diproyeksikan akan mendukung pengembangan ekonomi Maluku di masa depan, termasuk keterkaitannya dengan pengelolaan energi di Blok Masela.
John menegaskan bahwa keputusan lokasi tidak bisa diubah secara sembarangan hanya karena kepentingan daerah tertentu. “Ini tidak bisa seenaknya dipindahkan hanya karena kepentingan daerah. Dalam membangun pelabuhan besar dibutuhkan penelitian khusus, studi kelayakan yang rumit, dan biaya yang sangat besar,” katanya.
Ia juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait peluang kerja jika proyek tersebut berjalan. Masyarakat yang memiliki keterampilan atau kemampuan tetap berpeluang untuk terlibat dalam pembangunan maupun operasional pelabuhan tersebut.
Sementara itu, terkait kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi rawan gempa serta keberadaan sisa bom peninggalan Perang Dunia II di kawasan Liang dan Waai, John memastikan hal tersebut sudah dikaji dalam studi kelayakan. “Itu sudah melalui studi kelayakan dan dinyatakan aman. Tidak ada masalah,” tegasnya.(PNI-01)
About the Author
