AMBON, PNI.- Kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Dexlite menuai kritik dari DPRD Provinsi Maluku. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi energi.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan kenaikan harga Dexlite berdampak langsung terhadap ketimpangan distribusi BBM bersubsidi di daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan langkah pemerintah pusat yang juga memangkas usulan kuota BBM subsidi dari pemerintah daerah. “Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Dexlite, sementara di sisi lain memangkas usulan BBM subsidi dari pemda. Dampaknya, distribusi BBM seperti Pertalite dan Bio Solar menjadi tidak merata,” ujar Alhidayat di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (7/5).
Ia menilai kebijakan tersebut belum mempertimbangkan secara menyeluruh daya beli masyarakat maupun kondisi ekonomi daerah. Dampaknya, kata dia, mulai dirasakan oleh masyarakat melalui penurunan harga sejumlah komoditas lokal. Alhidayat menyebut harga kopra di Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan turun hingga Rp900 per kilogram. Kondisi itu dinilai menjadi sinyal melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Selain itu, kenaikan BBM non-subsidi dan BBM industri juga dikhawatirkan memperlambat perputaran ekonomi daerah. Menurutnya, sebagian besar aktivitas ekonomi di Maluku masih ditopang sektor swasta. “Kalau swasta mulai melakukan efisiensi, dampaknya bisa ke pemutusan hubungan kerja dan penurunan ekonomi secara luas,” katanya.
Karena itu, Komisi III DPRD Maluku meminta pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan sektor energi, terutama yang berkaitan dengan harga BBM. Alhidayat menegaskan setiap kebijakan energi memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terlebih bagi daerah kepulauan seperti Maluku yang sangat bergantung pada distribusi transportasi dan logistik.(PNI-01)
About the Author
