AMBON, PNI.- Komisi IV DPRD Maluku mendorong pembenahan menyeluruh di SMA Siwalima, baik dari sisi fasilitas pendukung, layanan kesehatan, maupun sistem pengelolaan sekolah. Salah satu usulan utama yang mengemuka adalah pemisahan manajemen asrama dan manajemen pendidikan agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saodah Tethool mengatakan, selama ini guru tidak hanya menjalankan tugas mengajar, tetapi juga terlibat dalam pengawasan siswa di asrama. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi fokus tenaga pendidik dalam menjalankan fungsi akademik. “Guru harus fokus pada tugas pendidikan. Mereka tidak lagi dibebani tugas sebagai pengasuh asrama, petugas keamanan, atau pengawas kegiatan siswa di luar jam belajar. Karena itu manajemen asrama dan manajemen pendidikan perlu dipisahkan,” kata Tethool kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Senin (8/6).
Menurutnya, pemisahan pengelolaan akan menciptakan sistem yang lebih profesional. Guru dapat berkonsentrasi pada kegiatan belajar-mengajar, sementara pengawasan kehidupan siswa di asrama ditangani oleh manajemen khusus. Selain aspek tata kelola, Komisi IV juga menyoroti sejumlah fasilitas yang masih perlu ditingkatkan untuk menunjang kenyamanan siswa yang tinggal di asrama. Beberapa kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain ruang makan, perlengkapan penunjang pendidikan, mobiler, serta ketersediaan air bersih.
Tethool mengungkapkan, kapasitas ruang makan saat ini belum mampu menampung seluruh siswa dalam waktu bersamaan. Karena itu diperlukan penambahan kapasitas dan peningkatan fasilitas pendukung lainnya. “Masih ada beberapa fasilitas yang perlu mendapat perhatian, terutama ruang makan, perlengkapan penunjang pendidikan, dan kebutuhan air bersih bagi siswa yang tinggal di asrama,” ujarnya.
Komisi IV juga mendorong penguatan layanan kesehatan di lingkungan sekolah melalui pembentukan unit layanan kesehatan atau puskesmas pembantu (Pustu). Keberadaan fasilitas kesehatan dinilai penting karena sebagian besar siswa tinggal di asrama dan membutuhkan akses penanganan medis yang cepat. “Kami berharap ada layanan kesehatan yang siaga di lingkungan sekolah sehingga ketika siswa sakit dapat segera mendapatkan penanganan awal tanpa harus menunggu terlalu lama,” kata Tethool.
Di sisi lain, DPRD Maluku turut menyoroti pentingnya dukungan orang tua terhadap berbagai program unggulan yang dijalankan SMA Siwalima. Ke depan, orang tua siswa direncanakan menandatangani perjanjian khusus saat proses pendaftaran sebagai bentuk komitmen terhadap program sekolah.
Langkah itu dianggap penting karena SMA Siwalima telah membangun kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi ternama dan membuka peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. “Selama ini ada kasus ketika siswa memperoleh kesempatan kuliah di luar negeri, tetapi ditolak oleh orang tua. Padahal sekolah sudah membangun kerja sama dengan berbagai universitas terbaik. Kondisi seperti ini dapat memengaruhi reputasi sekolah dan kemitraan yang telah dibangun,” ujarnya.
Komisi IV juga mengungkap adanya perubahan skema pembiayaan seragam sekolah. Jika sebelumnya pemerintah daerah menanggung lima pasang seragam, kini orang tua akan menanggung tiga pasang seragam, sementara pemerintah tetap memberikan dukungan untuk dua pasang seragam.
Menurut Tethool, seluruh ketentuan terkait pengelolaan sekolah, program pendidikan, hingga pembiayaan perlengkapan siswa harus dipahami dan disepakati bersama sejak awal pendaftaran. DPRD Maluku berharap berbagai langkah pembenahan tersebut dapat memperkuat posisi SMA Siwalima sebagai sekolah unggulan yang mampu mencetak sumber daya manusia berdaya saing nasional dan internasional.(PNI-01)
About the Author
