Rovik Akbar Afifudin, Anggota DPRD Provinsi Maluku
AMBON, PNI.- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin, menegaskan bahwa setiap aktivitas pembangunan di kawasan Sungai Waitomu, Kota Ambon, harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Rovik kepada wartawan usai mengikuti rapat kerja Komisi III DPRD Maluku bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Rabu (4/11).
Menurut Rovik, persoalan pembangunan di Sungai Waitomu oleh Kodam XV/Pattimura sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di Provinsi Maluku. Dalam rapat tersebut, Pangdam telah menyampaikan keputusan untuk menghentikan sementara aktivitas pembangunan di kawasan itu.
Namun, ia menegaskan, penghentian sementara tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan seluruh aktivitas pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum. “Prinsipnya, DPRD Provinsi Maluku menjalankan amanat undang-undang. Kalau undang-undang menyatakan tidak bisa, ya tidak bisa. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Rovik menjelaskan, kewenangan pengelolaan lima sungai di Kota Ambon berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Balai Wilayah Sungai.
Karena itu, Komisi III DPRD Maluku perlu mendapatkan penjelasan secara menyeluruh dari BWS Maluku terkait aspek kewenangan, fungsi sungai, serta ketentuan hukum yang mengatur aktivitas pembangunan di kawasan tersebut.
Ia mengungkapkan, berdasarkan penjelasan BWS Maluku dalam rapat kerja, berbagai regulasi mulai dari undang-undang hingga peraturan presiden dan peraturan menteri telah mengatur kawasan sungai, khususnya kawasan sempadan sungai. Namun, menurutnya, tidak terdapat ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk membenarkan pembangunan di bagian tengah atau badan sungai. “Selama ini tidak ada pembangunan yang dilaksanakan di tengah sungai. Dari penjelasan regulasi yang ada, pengaturannya lebih kepada kawasan sempadan. Sementara untuk pembangunan di tengah sungai, tidak ada aturan yang bisa membenarkan itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, penjelasan BWS Maluku dalam rapat kerja tersebut pada prinsipnya sejalan dengan keterangan yang sebelumnya disampaikan dalam rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan. Meski demikian, Komisi III DPRD Maluku tetap akan mendalami seluruh informasi dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan pembangunan di Sungai Waitomu.
Rovik berharap seluruh pihak, baik instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait maupun pihak yang melaksanakan pembangunan, dapat menjalankan ketentuan hukum secara konsisten. “Kita sebagai bagian dari pemerintah harus taat terhadap peraturan perundang-undangan. Tinggal bagaimana aturan yang sudah ditetapkan pemerintah itu dijalankan,” katanya.
Ia juga menyarankan agar setiap pihak menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga persoalan pembangunan di Sungai Waitomu tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. “Kami juga menyarankan agar masing-masing pihak menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan, sehingga persoalan ini tidak menjadi polemik berkepanjangan di media,” pungkasnya.(PNI-01)
