AMBON, PNI.- Universitas Pattimura (Unpatti) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di Maluku melalui pendekatan berbasis data dan riset akademik. Hal ini disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dominggus Malle, saat membuka kuliah umum bertema “Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pemenuhan Layanan Dasar, dan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif” di Aula Rektorat Unpatti, Rabu (29/4).
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa persoalan kemiskinan di Maluku memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kondisi geografis kepulauan dengan dominasi wilayah laut dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran yang proporsional. “Pendekatan berbasis data menjadi kunci agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya akses antarwilayah, distribusi sumber daya, serta persoalan konektivitas yang berdampak pada lambatnya pemerataan kesejahteraan di daerah kepulauan.
Selain itu, menurutnya, kemiskinan di Maluku tidak hanya dilihat dari angka statistik, tetapi juga harus dipahami dari realitas sosial masyarakat. Meski sebagian warga telah memiliki akses terhadap teknologi dan aset dasar, peningkatan produktivitas dan akses pasar dinilai masih menjadi tantangan utama.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti, Prof. Dr. Teddy Christianto Leasiwal, menegaskan bahwa kegiatan kuliah umum ini menjadi momentum penting bagi akademisi untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Maluku masih berada di atas rata-rata nasional, dengan konsentrasi terbesar di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Kesenjangan antarwilayah, kata dia, menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. “Keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kondisi geografis Maluku juga membuat wilayah ini rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan sosial yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap berbagai risiko yang dihadapi masyarakat.
Kuliah umum ini turut menghadirkan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, sebagai narasumber. Kehadiran pemerintah pusat dalam forum ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan sosial-ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan, khususnya bagi wilayah kepulauan seperti Maluku.(PNI-02)
About the Author
