AMBON, PNI.- Anggota Komisi I DPRD Maluku, Wahid Laitupa, melontarkan kritik keras terhadap rencana pinjaman daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang dinilai belum terbuka ke publik maupun DPRD. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian LKPJ Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025, pekan kemarin.
Wahid menegaskan, rencana pinjaman tersebut tidak boleh berjalan tanpa kejelasan. Ia mempertanyakan apakah pimpinan DPRD dan pemerintah daerah benar-benar sudah mengetahui secara rinci besaran pinjaman yang akan diambil. “Pertanyaan mendasar saya, berapa sebenarnya nilai pinjaman itu? Sudahkah diketahui secara jelas oleh pimpinan DPRD dan pemerintah daerah ? ” tegasnya.
Menurutnya, ketidakjelasan ini berpotensi mengaburkan arah kebijakan pembangunan daerah. DPRD, kata dia, akan sulit menjalankan fungsi pengawasan jika informasi dasar seperti nilai dan peruntukan pinjaman tidak dibuka secara transparan.
Ia juga mengkritik kecenderungan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada infrastruktur, sementara aspek pembangunan manusia kerap terpinggirkan. Dalam kondisi tersebut, kebijakan pinjaman dinilai rawan salah arah jika tidak direncanakan dengan matang. “Kalau pinjamannya besar, harus jelas untuk apa. Jangan sampai diambil dulu, baru programnya dicari. Ini berbahaya,” sindirnya.
Wahid bahkan mempertanyakan apakah pinjaman tersebut benar-benar untuk merealisasikan janji kampanye gubernur dan wakil gubernur, atau justru dialihkan ke program lain yang tidak memiliki urgensi jelas. “Jangan ada kebijakan besar yang tanpa diketahui DPRD. Kami ini mitra pemerintah, bukan penonton,” kuncinya.(PNI-01)
About the Author
