AMBON, PNI.- Pembangunan di Maluku dinilai tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka dan laporan administratif. Ukuran keberhasilan pembangunan harus dilihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Yunus Serang, mendorong pemerintah daerah bersama DPRD memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan pembangunan. Hal itu disampaikan Yunus dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, pekan lalu.
“Kita tinggalkan pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada angka. Mari kita bangun Maluku dengan melihat manusianya,” kata Yunus.
Menurutnya, pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah kepulauan dan masih menghadapi berbagai persoalan dasar.
Yunus menyoroti keterbatasan akses listrik, kesulitan memperoleh air bersih, kebutuhan terhadap pendidikan berkualitas hingga pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya mudah dijangkau masyarakat di sejumlah wilayah. Persoalan lapangan pekerjaan bagi generasi muda juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Berbagai persoalan tersebut, kata dia, harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah pembangunan sekaligus kebijakan penganggaran daerah. Ia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan tahunan. Lebih dari itu, APBD harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Sebab pada akhirnya, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi APBD adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,” ujarnya.
Yunus menyebut Maluku memiliki modal besar untuk berkembang. Potensi tersebut antara lain sumber daya alam, wilayah laut yang luas, kekayaan budaya serta sumber daya manusia yang perlu terus diperkuat. Seluruh potensi tersebut harus dikelola secara optimal menjadi kekuatan untuk membawa Maluku keluar dari persoalan ketertinggalan dan kemiskinan. “Maluku tidak boleh maju hanya di atas kertas, tetapi Maluku harus maju dalam kehidupan nyata masyarakatnya,” tegas Yunus.
Fraksi Golkar DPRD Maluku mengajak pemerintah provinsi dan DPRD terus memperkuat kolaborasi dalam menentukan kebijakan pembangunan. Yunus berharap setiap kebijakan dan penganggaran daerah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah kepulauan Maluku. “Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan hanya tercatat dalam laporan,” pungkasnya.(PNI-01)
About the Author
