AMBON, PNI.- Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku memastikan kesiapan armada transportasi laut menjadi perhatian serius menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Semmy Huwae menegaskan, seluruh operator angkutan laut wajib memastikan armada dan fasilitas pendukung keselamatan memenuhi standar sebelum melayani masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kepulauan. Hal itu disampaikan Semy kepada wartawan usai mengikuti rapat bersama Komisi III DPRD Maluku dengan sejumlah mitra transportasi, yakni PT Dharma Indah, PT Panca Karya, ASDP, dan PT Pelni Cabang Ambon, Kamis (24/9).
Menurut Semmy, pemerintah daerah memberikan perhatian besar terhadap pelayanan transportasi antarpulau sebagai bagian dari upaya merealisasikan komitmen Gubernur Maluku dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kepulauan. “Ini menjadi atensi besar pemerintah daerah, supaya janji politik Bapak Gubernur untuk melayani masyarakat di pulau-pulau itu bisa terealisasi,” kata Semmy.
Ia menyebutkan, terdapat sekitar 55 armada yang disiapkan untuk menghadapi angkutan Nataru. Namun, kesiapan armada tidak hanya dilihat dari jumlah, tetapi juga harus disertai pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan tersebut mencakup kondisi kapal hingga fasilitas pendukung keselamatan penumpang. “Sudah disebutkan ada 55 armada yang siap untuk Nataru. Ada skema pemeriksaan sampai dengan fasilitas pendukung keselamatan di kapal. Itu harus menjadi komponen penting dan amat sangat penting bagi setiap operator,” tegasnya.
Semmy mengatakan, Dishub Maluku juga akan mengaktifkan posko perhubungan untuk memantau pelaksanaan pelayanan selama periode Nataru. Selain itu, rapat koordinasi akan kembali dilakukan menjelang pelaksanaan Nataru untuk memetakan kebutuhan transportasi sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi terjadi pada Desember mendatang. “Kami dari Dinas Perhubungan menggunakan posko perhubungan. Nanti kita akan rapat koordinasi satu kali menjelang Nataru untuk melihat kebutuhan, tetapi juga melihat signifikansi dari substansi masalah yang akan kita hadapi di Desember nanti,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan armada yang tidak memenuhi standar keselamatan, pemerintah tidak akan membiarkannya beroperasi begitu saja. “Kita tidak toleransi dengan armada-armada yang kemudian tidak bisa menyiapkan diri secara baik,” tegas Semmy.
Dengan langkah tersebut, Dishub Maluku berharap pelayanan transportasi laut selama Nataru dapat berjalan aman, tertib, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.(PNI-01)
About the Author
