AMBON, PNI.- Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya (GEMA MBD) Ambon mendatangi Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (5/10). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan mekanisme perekrutan tenaga kerja dalam pengembangan LNG Abadi Blok Masela.
GEMA MBD menilai kesempatan kerja dalam proyek strategis nasional tersebut belum memberikan ruang yang proporsional bagi masyarakat Maluku Barat Daya (MBD). Mereka juga mempertanyakan dugaan lebih besarnya porsi tenaga kerja asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dibandingkan masyarakat MBD.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku itu, GEMA MBD meminta kejelasan mengenai mekanisme dan pembagian kesempatan kerja dalam proyek Blok Masela. Sejumlah persoalan yang dipertanyakan antara lain kategori tenaga kerja lokal, jumlah kebutuhan pekerja, persyaratan dan kualifikasi, hingga akses masyarakat MBD terhadap proses perekrutan. “Kami ingin ada kejelasan mengenai mekanisme perekrutan tenaga kerja. Jangan sampai masyarakat MBD hanya menjadi penonton di tengah proyek yang berada di kawasan Maluku,” demikian aspirasi GEMA MBD yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Aspirasi itu diterima Wakil Ketua DPRD Maluku Fauzan Rahawarin bersama sejumlah unsur pimpinan DPRD serta anggota Komisi II dan Komisi IV DPRD Maluku. Fauzan mengatakan, pengembangan Blok Masela tidak boleh hanya dilihat sebagai proyek strategis nasional.
Menurutnya, keberadaan proyek tersebut harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Maluku, terutama daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan Blok Masela. “Blok Masela tidak hanya merupakan proyek strategis nasional, tetapi juga harus menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah yang berkaitan langsung dengan pengembangan proyek, termasuk KKT dan MBD,” kata Fauzan.
Ia menegaskan DPRD Maluku memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan Blok Masela. Pengawasan tersebut, kata dia, tidak hanya dilakukan pada tahap awal pembangunan, tetapi berlanjut hingga proyek memasuki tahap operasional. “Kita harus mengawasi seluruh tahapan proyek ini, bukan hanya pada tahap awal, tetapi sampai operasionalnya berjalan,” ujar Fauzan.
Terkait persoalan perekrutan tenaga kerja, Fauzan menyatakan DPRD Maluku akan mendorong digelarnya rapat gabungan Komisi II dan Komisi IV. Rapat tersebut rencananya melibatkan pihak Inpex, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Dinas Tenaga Kerja, pihak vendor perekrutan tenaga kerja, serta perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Menurut Fauzan, rapat tersebut penting untuk memperoleh informasi secara terbuka mengenai kebutuhan tenaga kerja dan mekanisme perekrutan yang diterapkan dalam pengembangan Blok Masela.(PNI-01)
About the Author
