AMBON, PNI.- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku didesak segera mencari jalan keluar atas tekanan fiskal yang semakin berat. Hingga akhir Juli 2026, kepastian pinjaman daerah lebih dari Rp 1 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI belum juga diperoleh. DPRD Maluku menilai Pemprov belum mampu memberikan kepastian mengenai besaran pinjaman yang akan disetujui PT SMI.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, meminta Pemprov tidak membiarkan proses tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. “Hingga kini belum ada kepastian besaran pinjaman dari SMI yang disetujui. Pemprov Maluku harus memberikan kejelasan mengenai proses pinjaman tersebut,” kata Benhur kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Selasa (28/7).
Menurut Benhur, ketidakpastian tersebut harus segera diantisipasi dengan menyiapkan alternatif pembiayaan. DPRD mulai mendorong opsi lain, salah satunya pinjaman melalui Bank Maluku Malut.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu Pemprov Maluku mengatasi tekanan fiskal sekaligus menjaga agar program pembangunan dan pelayanan pemerintahan tidak ikut tersendat. “Kalau memang proses dengan SMI belum ada kepastian, harus ada alternatif. Salah satunya bisa melihat kemungkinan pembiayaan melalui Bank Maluku Malut,” ujar Benhur.
Tekanan fiskal Pemprov Maluku saat ini tidak terlepas dari menumpuknya berbagai kewajiban keuangan daerah. Selain rencana pinjaman kepada PT SMI yang diajukan pada masa kepemimpinan Gubernur Murad Ismail, Pemprov Maluku juga masih memiliki kewajiban pembayaran kepada sejumlah pihak ketiga. Beban tersebut turut menekan ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan maupun memenuhi kewajiban belanja pegawai.
Dampaknya mulai dirasakan ASN di lingkungan Pemprov Maluku. Hingga akhir Juli 2026, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dilaporkan baru terealisasi untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD karena menyangkut hak pegawai sekaligus menunjukkan beratnya kondisi keuangan daerah.
Jika persoalan pembiayaan tidak segera diselesaikan, bukan hanya pembayaran TPP ASN yang terancam terus tersendat, tetapi juga program pembangunan dan pelayanan publik di Maluku dapat ikut terdampak. DPRD Maluku kini menunggu langkah konkret Pemprov: memastikan pinjaman SMI atau segera membuka opsi pembiayaan lain melalui Bank Maluku Malut.(PNI-01)
About the Author
