AMBON, PNI.- DPRD Provinsi Maluku mendorong agar porsi tenaga kerja lokal dalam pengembangan Proyek LNG Abadi Blok Masela ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 60 persen. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, seiring dimulainya pembangunan fisik proyek strategis nasional tersebut.
Menurut Irawadi, keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi perhatian serius, terutama masyarakat dari daerah yang terdampak langsung oleh pengembangan Blok Masela, seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD).
Ia mengatakan, Komisi II DPRD Maluku akan berkoordinasi dengan Komisi IV serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas lebih jauh keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek tersebut. Irawadi menilai, porsi tenaga kerja lokal tidak semestinya berhenti pada angka 30 persen.
Ia mendorong agar persentase tersebut dinaikkan secara bertahap hingga 60 persen dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan standar industri. “Artinya tahap demi tahap persentase tenaga kerja harus mencapai 60 persen. Itu harus ada keadilan bagi daerah terdampak penghasil, tetapi kalau 30 persen tidak ada keadilan,” ujar Irawadi, Selasa (6/10).
Meski demikian, Irawadi menegaskan peningkatan porsi tenaga kerja lokal harus diikuti dengan peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Menurutnya, pekerjaan tertentu yang memiliki risiko tinggi tetap harus dilakukan oleh tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi. “Kalau pekerjaan teknis seperti operator alat berat, tentu harus memiliki kompetensi dan sertifikasi. Itu tidak bisa diabaikan,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal karena proyek Blok Masela baru memasuki tahapan pembangunan fisik. Karena itu, pemerintah daerah, INPEX, kontraktor, dan perusahaan vendor diminta membuka informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja sejak awal. Dengan informasi tersebut, masyarakat lokal dapat mempersiapkan diri melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai kebutuhan proyek.(PNI-01)
