AMBON, PNI.- DPRD Provinsi Maluku mulai mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelayanan Publik. Regulasi ini disiapkan untuk menjawab persoalan ketimpangan akses pelayanan dasar, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil di Maluku.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan, karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan sistem pelayanan publik yang berbeda dengan daerah kontinental. Hal tersebut disampaikan Richard kepada wartawan di Ambon, Rabu (11/11).
Menurutnya, kondisi geografis Maluku menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal, merata, dan mudah dijangkau. “Perbedaan pelayanan publik antara wilayah kontinental dan wilayah kepulauan itu berbeda. Karena itu, kita sangat konsen bagaimana mengakomodasi berbagai persoalan pelayanan publik agar ke depan pelayanan yang diberikan penyelenggara bisa maksimal dan benar-benar menjangkau masyarakat,” tegas Richard.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama penyusunan Ranperda tersebut adalah memastikan masyarakat di pulau-pulau yang sulit dijangkau tidak terus mengalami hambatan dalam mengakses layanan pemerintahan.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga Dinas Sosial. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan wilayah yang belum memiliki dukungan akses transportasi darat, laut, maupun udara secara memadai.
Richard menilai, diperlukan terobosan pelayanan agar masyarakat di wilayah terisolasi tetap mendapatkan hak pelayanan dasar tanpa harus menanggung beban jarak dan biaya yang besar.
Dalam proses penyusunan regulasi, Bapemperda DPRD Maluku telah melaksanakan uji publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Masukan dihimpun dari kalangan pascasarjana hukum, sarjana ilmu hukum, akademisi, mahasiswa hingga lembaga Ombudsman.
Berbagai pandangan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan Ranperda, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat dari sisi hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Maluku. “Kita melakukan pra-penyelarasan. Konsep berpikir harus disamakan terlebih dahulu melalui diskusi bersama Bapemperda, mulai dari penyusunan, undang-undang, sampai istilah-istilah dalam rancangan peraturan daerah, termasuk sistem pelayanan dan sistem pelayanan berbasis elektronik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Richard mengungkapkan, Ranperda Pelayanan Publik dirancang sebagai regulasi umum yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pelayanan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Meski demikian, penerapannya tetap memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk menyesuaikan kebijakan teknis dengan kondisi geografis, karakteristik, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.(PNI-01)
