AMBON, PNI.- Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, meminta pemerintah daerah segera memastikan besaran rencana pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kepastian nilai pinjaman dinilai penting agar rencana pembiayaan tersebut tidak mengganggu siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku. Hal itu disampaikan Benhur kepada wartawan di Ambon, Kamis (17/9). “Tahun sidang 2026, kita bisa memastikan upaya kita bersama pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja program-program pemerintah harus berjalan,” ujar Benhur.
Menurutnya, rencana pinjaman melalui SMI perlu segera diperjelas, terutama menyangkut besaran pinjaman yang akan disepakati. Ia mengingatkan, ketidakjelasan nilai pinjaman dapat berdampak terhadap proses penganggaran daerah. “Misalnya upaya pinjaman SMI, itu juga harus kita pastikan secara jelas kira-kira berapa nilainya. Karena kalau menggantung, dapat mengganggu siklus APBD,” katanya.
Benhur mengatakan, DPRD bersama pemerintah daerah perlu memastikan nilai pinjaman tersebut dapat ditetapkan melalui mekanisme perubahan APBD. “Kita lakukan perubahan APBD untuk memastikan besaran persetujuan nilai pinjaman itu, sehingga ditetapkan dalam APBD. Itu dilakukan melalui perubahan APBD,” ujarnya.
Selain persoalan pinjaman daerah, DPRD Maluku juga akan melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (perda). Salah satunya perda tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sebelumnya telah dibahas dan kini masih membutuhkan penyempurnaan. “Selain itu, agenda lain adalah perda-perda yang kita bahas. Kemarin ada satu perda tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka proses penyempurnaan dan perubahan, segera kita lakukan,” kata Benhur.(PNI-01)
About the Author
