AMBON, PNI.-
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alan Lohy, menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), khususnya di kawasan Waru, TNS, dan Waipia. Hal tersebut disampaikan Alan Lohy kepada wartawan di ruang Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (7/1).
Alan menuturkan, saat melakukan reses di dapil Malteng beberapa waktu lalu dia mendapat informasi banjir terjadi hampir setiap tahun di daerah itu. Penyebabnya karena luapan Kali Tone, sehingga dibutuhkan penanganan serius berupa pembangunan dam pengalihan aliran sungai serta normalisasi kali. “Lokasi sudah kami lihat langsung. Daerah Waru, TNS, dan Waipia memang sangat terdampak banjir dari Kali Tone. Ini butuh dam untuk pengalihan kali dan normalisasi sungai. Itu yang paling penting,” ujar Alan.
Ia mengatakan, hasil reses tersebut akan segera disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk ditindaklanjuti.
Selain persoalan banjir, Alan mengungkapkan aspirasi masyarakat di wilayah tersebut relatif tidak terlalu banyak. Disamping pembangunan jalan, Namun, masyarakat menyoroti penurunan kondisi ekonomi, kebutuhan jaminan kesehatan, serta program rumah subsidi.
“Masih banyak rumah kumuh yang perlu diselesaikan. Rumah subsidi menjadi kebutuhan utama masyarakat di sana,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai aspirasi untuk tahun anggaran 2026, Alan menjelaskan bahwa sebagian usulan kemungkinan baru bisa dikondisikan pada tahun anggaran berikutnya karena keterbatasan serapan program pokok-pokok pikiran (pokir).
Ia juga menyebutkan adanya aspirasi lain yang disampaikan masyarakat di beberapa wilayah, seperti pembangunan jalan di Messa TNS dan Tana Nahu, serta keluhan masyarakat di Desa Way terkait kondisi jalan.
Sementara di wilayah Hatu, Pulau Ambon, masyarakat mengusulkan pembangunan talud penahan ombak. “Yang paling signifikan tetap dampak banjir dari Kali Tone. Beberapa kampung di situ terdampak parah dan ini memang bencana tahunan,” tegasnya.
Alan menambahkan, pihaknya telah melakukan rapat dan menyampaikan aspirasi tersebut secara lisan kepada BWS Maluku agar dapat dimasukkan dalam master plan pembangunan dam. “Respon BWS baik, mereka akan kaji dan kemungkinan turun lapangan. Untuk sementara, normalisasi kali dulu. Aspirasi ini juga sudah kami sampaikan ke kementerian di Jakarta,” pungkasnya.(PNI-01)
About the Author
