AMBON, PNI.- Ketua DPW Komite Bersama Pemuda Untuk Maluku (KBPUM) Provinsi Maluku, Ismail M. Lussy, kembali menyoroti kinerja Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman. Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat adanya terobosan strategis yang mampu mendorong percepatan pembangunan di daerah tersebut.
Ismail menilai, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pelaksanaan program rutin pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan kepala daerah menghadirkan perubahan signifikan yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Berbagai persoalan yang masih berlangsung menunjukkan adanya indikasi krisis kebijakan serta minimnya terobosan strategis yang mampu mengakselerasi kemajuan daerah,” kata Ismail dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (24/6).
Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah belum terlihatnya arah kebijakan pembangunan yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Potensi sektor perikanan, pertanian, perkebunan, hingga pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Barat dinilai belum berkembang optimal menjadi kekuatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, program-program pemerintah daerah masih cenderung bersifat administratif dan rutin, tanpa inovasi yang mampu menarik investasi maupun membuka peluang ekonomi baru dalam skala yang lebih besar. Selain itu, Ismail juga menyoroti sektor infrastruktur. Masyarakat, kata dia, masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait kualitas jalan, konektivitas antarwilayah, serta akses terhadap layanan publik yang belum memadai. “Kondisi infrastruktur yang belum berkembang secara optimal berdampak langsung pada tingginya biaya ekonomi masyarakat dan menghambat pertumbuhan sektor produktif,” ujarnya.
Di bidang pelayanan publik, Ismail menilai reformasi birokrasi perlu diperkuat agar tata kelola pemerintahan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, tanpa reformasi birokrasi yang kuat, berbagai program pembangunan berpotensi tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Persoalan pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja produktif juga menjadi perhatian.
Pemerintah daerah, lanjut Ismail, seharusnya mampu merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. “Kritik paling mendasar adalah belum tampaknya lompatan pembangunan yang dapat menjadi penanda keberhasilan kepemimpinan Bupati Seram Bagian Barat,” tegasnya.
Ismail berharap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat menyusun agenda pembangunan yang lebih visioner, berbasis data, dan berorientasi pada hasil nyata. “Bupati tidak hanya dituntut menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga menghadirkan inovasi dan keberanian mengambil kebijakan strategis untuk mempercepat kemajuan daerah,” pungkasnya.(PNI-10)
About the Author
