AMBON, PNI.- Komisi III DPRD Provinsi Maluku menyoroti pelaksanaan proyek sanitasi di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Sorotan tersebut terutama terkait persoalan upah pekerja serta kinerja kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, menyampaikan hal itu dalam rapat kerja Komisi III bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, di ruang Komisi III DPRD Maluku, Selasa (22/9).
Menurut Allan, persoalan yang terjadi dalam proyek sanitasi di Banda perlu mendapat perhatian serius karena proyek tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan di wilayah kepulauan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar proyek pemerintah dapat diselesaikan sesuai target dan ketentuan kontrak.
Allan meminta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku mengevaluasi kontraktor yang dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan proyek. “Kontraktor-kontraktor seperti ini sebenarnya harus di-blacklist. Saya tegaskan, untuk balai harus di-blacklist,” kata Allan dalam rapat tersebut.
Selain kinerja kontraktor, Allan juga mempertanyakan proses pemilihan perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah di Maluku. Ia menilai, keterlibatan kontraktor dari luar daerah perlu dipertimbangkan kembali apabila terdapat perusahaan konstruksi lokal yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek serupa.
Menurutnya, penggunaan kontraktor lokal dapat memudahkan pengawasan terhadap pekerjaan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha di Maluku. “Maluku ini masih banyak kontraktor. Kalau situasinya seperti ini, kita cari kontraktor yang ada di Maluku saja. Selain pekerjaan bisa lebih dekat diawasi, kita juga bisa mensejahterakan kontraktor-kontraktor Maluku,” ujarnya.
Allan menegaskan, evaluasi terhadap kontraktor tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut. Ia berharap persoalan yang terjadi pada proyek sanitasi di Banda dapat menjadi bahan evaluasi bagi balai dan pihak terkait.(PNI-01)
About the Author
