AMBON, PNI.- Anggota Komisi II DPRD Maluku, Ari Sahertian, mengingatkan agar masyarakat Maluku tidak hanya menjadi buruh di tengah masuknya investasi besar melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.
Menurut politisi PKB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Ambon itu, pemerintah provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota harus meninggalkan ego sektoral dan membangun sinergi agar manfaat investasi migas dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Maluku. “Yang harus kita pikirkan adalah kepentingan Maluku secara utuh. Jangan lagi berbicara dengan ego kabupaten atau ego sektoral. Manfaat pembangunan ini harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Maluku,” kata Ari kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Ambon, Senin (3/8).
Ari mengatakan, pengembangan Blok Masela merupakan peluang besar yang telah lama dinantikan masyarakat Maluku. Namun, peluang tersebut harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor migas.
Ia mengakui kemampuan tenaga kerja lokal pada sejumlah bidang teknis masih perlu ditingkatkan. Karena itu, pemerintah didorong menyusun kebijakan yang mewajibkan perusahaan memberikan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi bagi putra-putri Maluku. “Harapan kita, masyarakat Maluku tidak hanya menjadi buruh atau pelaksana pekerjaan kasar. Anak-anak daerah harus dipersiapkan agar mampu menduduki posisi penting dalam industri ini,” ujarnya.
Ari menegaskan, jangan sampai pengelolaan proyek strategis lebih banyak didominasi tenaga kerja dari luar daerah, sementara masyarakat Maluku hanya menjadi penonton di negeri sendiri. “Kalau orang luar yang datang mengatur daerah kita, sementara masyarakat Maluku hanya menjadi penonton atau pekerja kasar di tanah sendiri, tentu itu bukan tujuan yang kita harapkan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota memiliki visi yang sama dalam menyambut investasi migas sehingga pembangunan dapat memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
“Kita harus membuka diri menghadapi tantangan ini. Jangan lagi berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota harus terkoneksi sehingga pembangunan benar-benar membawa kemajuan bagi Maluku,” pungkasnya.(PNI-01)
About the Author
