AMBON, PNI.- Warga di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, melakukan aksi pemalangan jalan sebagai bentuk protes terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang semakin parah dalam beberapa waktu terakhir.
Aksi tersebut dipicu oleh tidak tersedianya pasokan solar bersubsidi di dua kecamatan, yakni Kobi dan Seti. Kondisi ini memaksa warga harus menempuh jarak 40 hingga 70 kilometer untuk mendapatkan BBM di wilayah lain.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, mengungkapkan, dari lima SPBU yang beroperasi di kawasan tersebut, hanya satu SPBU yang mendapat penugasan untuk menyalurkan BBM subsidi jenis Biosolar.
SPBU tersebut berada di wilayah Wahai, Kecamatan Seram Utara. Sementara SPBU yang lebih dekat dengan masyarakat di Kobi dan Seti tidak memiliki jatah BBM subsidi. “Akibatnya, masyarakat harus menempuh perjalanan cukup jauh hanya untuk mendapatkan solar,” ujarnya kepada wartawan, Senin (20/4).
Ia menjelaskan, saat ini BBM yang tersedia di wilayah tersebut hanya jenis Dexlite dengan harga di atas Rp 24.000 per liter, sehingga dinilai sangat memberatkan masyarakat, khususnya nelayan dan petani yang bergantung pada solar.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina, kuota Biosolar untuk wilayah tersebut ditetapkan oleh BPH Migas. Untuk SPBU di Wahai, kuota yang diberikan hanya sebesar 99 kiloliter (KL) per tahun atau sekitar 8.250 liter per bulan. Jumlah tersebut dinilai jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Seram Utara Timur Kobi dan sekitarnya.
Halimun menegaskan, keterbatasan kuota ini menjadi salah satu pemicu utama aksi protes warga. Ia pun mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.
Menurutnya, penambahan kuota BBM subsidi harus diusulkan oleh pemerintah kabupaten kepada BPH Migas, karena penetapan kuota didasarkan pada usulan dari daerah. “Pemerintah daerah seharusnya lebih proaktif mengajukan penambahan kuota, bukan hanya mengandalkan dorongan dari legislatif,” tegasnya.(PNI-02)
