AMBON, PNI.- Penggunaan anggaran penanganan stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku diminta lebih difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting di desa-desa. Hal tersebut disampaikan Ismail M. Lussy melalui pesan WA kepada wartawan, Selasa (7/7).
Menurut Ismail, upaya percepatan penurunan stunting seharusnya berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat, bukan didominasi kegiatan seremonial seperti rapat, sosialisasi, seminar, maupun peluncuran program. “Jika benar sekitar 80 persen anggaran stunting habis untuk kegiatan seremonial dan hanya sekitar 20 persen dialokasikan untuk penanganan lokus atau kasus stunting, maka kondisi ini perlu dievaluasi secara serius,” ujarnya.
Ia menegaskan, anggaran publik seharusnya lebih banyak diarahkan pada intervensi yang berdampak langsung, seperti pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita, pendampingan keluarga berisiko stunting, penguatan layanan posyandu, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta edukasi kesehatan yang berkelanjutan di tingkat desa.
Ismail juga mempertanyakan sejauh mana manfaat anggaran tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. “Di mana letak intervensi nyata bagi lokus stunting di kampung-kampung? Seberapa besar keluarga sasaran benar-benar menerima manfaat dari anggaran yang telah dialokasikan?” katanya.
Menurutnya, keberhasilan program penurunan stunting tidak dapat diukur dari banyaknya rapat atau kegiatan seremonial yang diselenggarakan, melainkan dari penurunan angka stunting serta meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi anak.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat tercatat sebesar 31,2 persen. Sementara laporan tren wilayah menunjukkan angka sekitar 30,2 persen. Kondisi tersebut menempatkan SBB sebagai salah satu kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Maluku.
Karena itu, Ismail mendorong Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Ia berharap porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk intervensi spesifik dan sensitif yang langsung menyasar keluarga berisiko stunting, sementara belanja administratif dan kegiatan seremonial dibuat lebih efisien. “Dengan demikian, setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi percepatan penurunan stunting di kampung-kampung,” pungkasnya.(PNI-02)
About the Author
